Tuesday, June 15

3 Cabang Sistem Politik di Indonesia

Berita Terbaru Politik – Indonesia merupakan sebuah negara sekuler yang bisa diartikan kebijakan politiknya tidak harus bersumber dari ajaran agama dan tidak memiliki satu agama resmi nasional. Bagaimanapun, Agama memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, prinsip-prinsip Islam memang memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan politik negara tersebut, tetapi Indonesia bukanlah negara Muslim atau negara Islam.

3 Cabang Sistem Politik di Indonesia

Desentralisasi politik di era pasca-Soeharto telah memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, dan perkembangan tersebut membuat pengambilan keputusan di tingkat daerah lebih dipengaruhi oleh konteks agama secara regional. Di bawah ini akan kami informasikan Sistem Politik Indonesia yang terbagi menjadi 3 cabang.

Lembaga Eksekutif Indonesia

Baik presiden maupun wakil presiden dipilih oleh pemilih Indonesia melalui pemilihan presiden. Presiden akan menjabat untuk masa jabatan lima tahun, yang dapat diperpanjang sekali untuk masa jabatan lima tahun kedua, saat rakyat terpilih kembali. Pada pemilu kali ini, presiden dan wakil presiden bekerja sebagai pasangan tetap dan tidak terpisahkan, yang menyiratkan bahwa komposisi pasangan ini memiliki kepentingan strategis politik yang besar.

Hal-hal penting yang berpengaruh meliputi latar belakang suku dan agama serta posisi sosial dalam masyarakat Indonesia. Dari segi etnis dan agama, seorang Muslim Jawa akan mendapatkan dukungan yang lebih besar, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah orang Jawa yang beragama Islam. Dalam posisi politik yang lebih regional, pemimpin politik non-Muslim mungkin ada. Contohnya saja seperti, mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) Kristen-Tionghoa. Meskipun ia kemudian menghadapi protes keras dan harus kalah dalam pemilihan gubernur.

Berkaitan dengan posisi sosial dalam masyarakat, ada beberapa kategori yang mendapat dukungan dari sebagian masyarakat. Kategori ini termasuk jenderal tentara Muslim terkemuka, pengusaha, teknokrat dan ulama. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peluang menangnya pemilu, presiden dan wakil presiden biasanya berasal dari kategori sosial yang berbeda untuk mendapatkan porsi suara masyarakat yang lebih besar.

Lembaga Legislatif Indonesia

Badan legislatif Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lembaga ini memiliki kekuasaan untuk mengatur atau mengubah konstitusi dan mengangkat presiden.

MPR merupakan parlemen bikameral (memiliki dua cabang) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

DPR – lembaga ini terdiri dari 560 anggota yang bertugas untuk menyusun dan mengesahkan undang-undang. Selain itu mereka juga mempunyai kewajiban untuk menghasilkan anggaran tahunan bekerja sama dengan presiden, dan mengawasi kinerja umum urusan politik. Anggotanya sendiri akan dipilih untuk menempati jabatan selama lima tahun dengan melewati perwakilan proporsional berdasarkan pemilihan umum.

Sayangnya, sebagian nama DPR tercoreng akibat seringnya terjadi skandal korupsi di kalangan anggotanya. DPD menangani rancangan undang-undang, atau rancangan undang-undang, dan hal-hal yang berkaitan dengan daerah, sehingga meningkatkan keterwakilan daerah di tingkat nasional. Setiap provinsi di Indonesia memilih empat anggota DPD (menjabat selama lima tahun) secara non-partisan.

Lembaga Peradilan Indonesia

Pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia adalah Mahkamah Agung  yang independen. Ini adalah pengadilan banding terakhir dan juga menangani perselisihan antar pengadilan yang lebih rendah. Pengadilan yang relatif baru, dibentuk pada tahun 2003 adalah Mahkamah Konstitusi. MK ini yang memantau apakah keputusan yang dibuat oleh kabinet dan parlemen  sesuai dengan Konstitusi Indonesia.

Namun demikian, sebagian besar kasus hukum di Indonesia ditangani oleh pengadilan umum, pengadilan administratif, pengadilan agama, dan pengadilan militer. Komisi Yudisial mengawasi pemeliharaan kehormatan, harkat dan perilaku hakim di Indonesia. Sering ada laporan bahwa peradilan Indonesia tidak bebas dari korupsi dan tidak sepenuhnya independen dari cabang politik lainnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *