Tuesday, June 15

Sidang Mengungkap Adanya Politik Uang di Pilkada Pesisir Barat

Berita Terbaru Politik – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembuktian kasus Sengketa Hasil Pemilu (PHP) pada Pilkada Pesisir Barat 2020. Dalam persidangan kali ini, bakal calon nomor urut 2 Aria Lukita Budiwan dan Erlina selaku pemohon menghadirkan sejumlah saksi yang mengungkap adanya politik uang. Sebagai Pemohon Perkara Nomor 39 / PHP.BUP-XIX / 2021, Aria Lukita Budiwan dan Erlina menghadirkan saksi Sukma Sanjaya, anggota KPPS di TPS 05 Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, menerangkan ada 334 DPT pemilih dan 344 surat suara. surat-surat diterima di TPS 05 Pekon Ulok Mukti.

Sidang Mengungkap Adanya Politik Uang di Pilkada Pesisir Barat

Keterangan Saksi dari Pemohon

Dalam persidangan, Sukma selaku anggota KPPS mengetahui bahwa dalam SK Ketua TPS 05 seharusnya Al Imron, namun dalam praktiknya tidak. Namun, dia tidak mengetahui alasan pergantian ketua TPS 05 tersebut, termasuk mengungkapkan tidak adanya kehadiran pemilih di TPS 05 Ulok Mukti pada hari pencoblosan, 9 Desember 2020. Pada hari pemungutan suara, Sukma bertugas memeriksa suhu tubuh terkait protokol kesehatan Covid-19 untuk semua orang yang hadir.

Saat itu Sukma tidak mengecek identitas pemilih atau surat undangan memilih, karena menurutnya sudah ada orang lain yang memegang kendali. Setelah pencoblosan, Sukma mengatakan bahwa Al Amin selaku kepala dusun di lokasi TPS 05 membagikan uang kepada pemilih. Uang itu diberikan bertujuan untuk memilih Calon Nomor Urut 3 Agus Istiqlal dan A Zulqoini Syarif. Saksi Pemohon berikutnya, Fatahul Waton selaku pemangku kepentingan di Pekon Lemong yang diangkat oleh kepala desa.

Fatahul mengatakan, tiga hari sebelum pencoblosan, dirinya diundang ke rumah kepala desa untuk mengantarkan kepada pemilih 22 amplop berisi Rp. 100 ribu dari calon nomor urut 3. Selanjutnya, Saksi Pemohon bernama Paiwan Putra yang mencoblos di TPS 02, Kecamatan Karya Penggawa. Pada 8 Desember 2020, Paiwan dipanggil oleh seorang kepala desa yang memberinya SK Relawan beserta Rp. 3 juta untuk dibagikan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3. Daftar penerima uang terdaftar.

Komisi Pemilihan Pesisir Barat Menghadirkan Saksi

Sementara itu, KPU Kabupaten Pesisir Barat selaku tergugat juga menghadirkan saksi, yakni M. Mirhasan dan Mardi Sahenda. Mirhasan selaku Ketua PPK Kabupaten Bangkunat menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bangkunat berjalan dengan lancar, aman dan damai, tidak ada protes atau masalah yang berarti dan terjadi pada saat pemilu. Sementara itu, Mardi selaku Ketua PPK Kecamatan Ngambur membantah bahwa di TPS 04 Ulok Mukti ada tiga pemilih yang diduga berasal dari luar Pekon Ulok Mukti.

Fakta menunjukkan pemilih memiliki e-KTP sesuai dengan domisili mereka di Ulok Mukti. Para pemilih ini tidak terdaftar di DPT, tetapi dikategorikan sebagai pemilih DPTb. Selanjutnya, Calon Nomor Urut 3 Agus Istiqlal dan A. Zulqoini Syarif selaku Pihak Terkait menghadirkan Windri sebagai saksi yang pernah bekerja sebagai liaison officer (LO) Pihak Terkait.

Tugas Windri adalah berkomunikasi dengan penyelenggara pemilu dan petugas keamanan saat pilkada dan satgas Covid-19. Dijelaskannya, ada relawan pasangan calon nomor urut 3 di 118 pekon dari 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat. Tapi di TPS tidak ada relawan. Tugas relawan adalah menjual visi dan misi pasangan calon nomor urut 3, memasang spanduk saat kampanye, membersihkan atribut kampanye saat sepi sepi dan lain-lain.

Kasus Utama dalam Pengadilan

Sebagaimana diketahui, Pemohon mendalilkan surat suara tidak sesuai dengan nomor DPT. Ternyata ditemukan bahwa surat suara yang dikirim ke TPS tidak sama dengan jumlah DPT ditambah 2,5% surat suara. Selain itu, Pemohon mendalilkan adanya dugaan adanya pemilih fiktif di TPS 05 Dusun Kampung Baru Pekon, Kota Jawa atas nama Devi Handayani. Pada hari pencoblosan, yang bersangkutan tidak ada di TPS 05, melainkan di Bandar Lampung. Nama Devi Handayani hadir di TPS 05 dan menandatanganinya.

Lebih lanjut, Pemohon mendalilkan bahwa pembagian uang oleh Tim Calon Calon Nomor Urut 3 Agus Istiqlal dan A. Zulqoini Syarif bertujuan untuk mempengaruhi suara pemilih dengan membuat pemilih secara sukarela dan diberi sejumlah uang. Hal ini termasuk dalil keterlibatan aparat Pekon berupa penggunaan dana desa untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3.

Selain itu, ada aparat non-netral terlibatan dalam menekan dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos paslon nomor 3. Selanjutnya, Pemohon mendalilkan Termohon dan pasangan calon nomor urut 3 diduga melakukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) pada Pilkada dan mempengaruhi perolehan suara semua pasangan calon serta mengurangi suara Pemohon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *